Disperindag Solo Amburadul!

By: Lembayung

Beberapa hari yang lalu (Kamis,2 Juli 2009) saya mendatangi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Solo yang beralamat di Kottabarat untuk meminta pengesahan ijin penelitian thesis. Saya diminta untuk meninggalkan surat itu karena Kepala Disperindag sedang tidak ada di tempat sehingga tidak ada yang menandatangani. Saya disuruh kembali lagi hari Senin karena kata seorang ibu (saya tidak tahu namanya karena tidak pakai ID-card) hari Jumat-nya cuma setengah hari kerja dan belum tentu Kepala-nya ada di kantor, dan hari Sabtu kantor libur. Saya menanyakan mengapa harus tiga hari, sementara saya mengurus ijin di kantor Bappeda dan Kesbanglinmas saja bisa langsung jadi. Jika alasannya adalah Kepala Dinasnya tidak ada di tempat, apakah tidak ada staff lain yang diberi kewenangan untuk mengesahkan surat ijin penelitian? Bagaimana kalau Kepala Dinasnya bepergian ke luar kota selama berhari-hari atau berminggu-minggu, apakah pelayanan masyarakat harus terganggu? Akhirnya saya diminta oleh ibu tadi untuk menelepon pada hari Jumat 3 Juli pada jam 08.00 pagi dengan contact person Sdr.Tafrikan, untuk menanyakan apakah surat ijin saya sudah jadi atau belum.

Hari Jumat saya menelepon pada jam 09.00 pagi, berbicara langsung dengan Sdr.Tafrikan, menanyakan apakah surat ijin penelitian saya sudah jadi, tetapi malah dijawab dengan sedikit membentak,”Kenapa kok buru-buru sih,mbak?!!” Saya heran, jawaban macam apa ini. Saya jadi membuktikan sendiri kata orang, bahwa dalam institusi pemerintah itu jika ada yang bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Ketika saya tanyakan lagi kapan surat saya jadi, malah dijawab dengan kalimat tidak tahu lagipula Bapak Kepala Dinas belum datang. Jam 09.00 pagi dimana kantor pemerintah harusnya beroperasi mulai jam 07.00, sang Bapak Kepala Dinas belum datang ke kantor. Padahal tidak ada yang didelegasikan untuk berwenang memberikan cap dan tanda-tangan surat ijin penelitian. Lebih lanjut Sdr.Tafrikan malah menyuruh saya untuk tidak memojokkan dia, karena dia cuma staff yang tidak tahu apa-apa. Lho, kalau dia tidak tahu apa-apa, mengapa saya disuruh menelepon dengan contact person kepada Sdr.Tafrikan. Saya pikir ini lebih lucu dari Srimulat.

Sdr.Tafrikan menyuruh saya untuk datang ke kantor lalu nanti akan diberikan cap dan dimintakan tanda tangan.Saya bertanya kenapa kok tidak segera diurus saja, toh surat ijin saya sudah ditinggal di sana sejak kemarin, sehingga jika sudah jadi baru akan saya ambil. Sdr.Tafrikan mengatakan kenapa saya susah disuruh datang ke kantor. Buat apa saya datang kalau saya harus menunggu Bapak Kepala Dinas yang tidak tahu kapan akan datang ke kantor. Padahal saya adalah seorang karyawan yang tidak bisa seenak sendiri keluar-masuk-ijin dari kantor.

Ketika saya mengatakan bahwa saya adalah seorang karyawan sehingga tidak bisa seenaknya ijin, dan saya menanyakan kapan surat saya bisa jadi, atau kapan saya bisa menemui Bapak Kepala Dinas, Sdr.Tafrikan malah bilang tidak tau lalu menutup telepon dengan kasar. Saya kecewa dan marah sekali dengan sistem yang berlaku di Disperindag. Sdr.Tafrikan adalah salah satu oknum, salah satu pelaku sistem yang amburandul di dalam Dinas yang sedang berkasus dan bahkan pejabat-pejabatnya baru saja divonis karena ada penyalahgunaan dana pemerintah.

Beda dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Kesbanglinmas dan Bappeda, yang memberikan excellent service. Bahkan Divisi Litbang Kesbanglinmas membantu saya untuk merevisi surat ijin penelitian saya dengan membantu mengetik-kannya (padahal harusnya saya sendiri yang mengetiknya) karena saya belum pernah memakai mesin ketik manual. Divisi Litbang Kesbanglinmas melayani saya dengan penuh keramahan dan dedikasi yang tinggi terhadap pengabdian masyarakat. Begitu pula dengan Divisi Litbang Bappeda, yang dengan penuh perhatian melayani pengesahan surat ijin penelitian, penuh keramahan, dan bahkan Sdr.Rosyid mengajak saya mengobrol tentang penelitian yang akan saya lakukan dan bagaimana analisis-analisis saya.

Akhirnya saya tiba pada satu kesimpulan subyektif, bahwa SDM yang ada di dinas yang tidak berkantor di Balai Kota adalah orang-orang buangan, dimana tidak punya dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya, plus adanya sistem yang amburadul membantu pada oknum itu untuk lenggang kangkung dan sak enake wudele dhewe dalam melakukan pekerjaannya, dimana yang saya tahu pegawai negeri adalah bekerja untuk rakyat, abdi negara, melayani masyarakat.

Mungkin bisa menjadi perhatian bagi Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) yang seharusnya bisa menjadi badan yang aktif dalam upaya pengawasan aktivitas kerja sehingga dinas-dinas pemerintah beserta oknumnya bisa bekerja secara profesional dan bisa menjiwai makna pegawai negeri sebagai abdi negara dan masyarakat.

But, sekali lagi, ini cuma penilaian subjektif saya lho, kalau ada yang tidak terima ya monggo kemawon…. he…he…he….

Cheers,

Lby (03/07/09;11:00)


About this entry